Dengue tidak sekadar persoalan kesehatan, tetapi juga menjadi beban ekonomi nasional dan keuangan keluarga. Beban ekonomi dengue di Indonesia diperkirakan mencapai USD 550,9 juta atau hampir Rp9 triliun pada 2024, dengan lebih dari 2 juta kunjungan rawat inap. Temuan ini dipresentasikan pada Asia Dengue Summit ke-9 di Singapura, Juni 2026.

Melihat besarnya dampak tersebut, Peneliti Senior Universitas Gadjah Mada, Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt., MBA., M.Kes., menekankan bahwa pencegahan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya mengurangi beban ekonomi akibat dengue. “Temuan kami menegaskan bahwa dengue menimbulkan beban ekonomi nasional yang besar, menyentuh sistem pembiayaan kesehatan sekaligus keuangan keluarga Indonesia,” ujarnya.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang menanggung biaya pengobatan. Namun, masih ada biaya lain di luar kebutuhan medis seperti transportasi, konsumsi, akomodasi pendamping, serta kehilangan pendapatan akibat tidak bekerja selama sakit. Semua ini menambah beban finansial rumah tangga, terutama bagi mereka dengan penghasilan menengah ke bawah.

Menurut Diah, pasien dan keluarga masih harus mengeluarkan biaya mandiri rata-rata Rp1,09 juta hingga Rp1,33 juta per episode dengue. Sementara itu, pada pasien tanpa asuransi, biaya yang harus ditanggung dapat mencapai Rp4,27 juta hingga Rp5,60 juta per episode.

Temuan mengenai besarnya beban ekonomi ini berasal dari studi beban penyakit yang dilakukan oleh Center for Health Financing Policy and Insurance Management (Pusat KPMAK), Universitas Gadjah Mada. Studi tersebut memperkirakan bahwa pada 2024, biaya medis langsung pasien dengue yang dijamin BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp3 triliun. Di luar biaya medis, pasien dan keluarga masih menanggung sekitar Rp3,5 triliun.

Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa dampak dengue tidak berhenti ketika pasien mendapatkan perawatan. Penyakit ini juga dapat memengaruhi kondisi finansial keluarga dan produktivitas masyarakat. Bagi keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah, satu episode dengue bahkan dapat menyerap sebagian besar pengeluaran rumah tangga dalam satu bulan.

Pencegahan Dengue = Investasi

Dengue merupakan salah satu penyakit yang ditularkan melalui vektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia. WHO mencatat 2024 sebagai tahun dengan jumlah kasus dengue tertinggi yang pernah tercatat secara global. Sebagai negara tropis dengan status hiperendemis, Indonesia menghadapi risiko penularan dengue sepanjang tahun.

Penyakit ini dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia, tempat tinggal, maupun gaya hidup, dan seseorang dapat terinfeksi virus dengue lebih dari satu kali dengan potensi infeksi berikutnya lebih berat.

Ketua KOBAR Lawan Dengue, dr. H. Suir Syam, M.Kes., M.M.R., menegaskan bahwa dengue bisa dikendalikan bila ditangani bersama. “Dengue masih menjadi persoalan kesehatan yang serius karena setiap tahun masih merenggut nyawa, tetapi ini bukan penyakit yang tidak dapat dikendalikan,” ujarnya.

Pencegahan menjadi bagian penting dalam menekan dampak kesehatan sekaligus ekonomi yang ditimbulkan oleh dengue. Berbagai intervensi dapat dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pengendalian vektor melalui PSN 3M Plus dan Jumantik, penguatan surveilans dan sistem peringatan dini berbasis data epidemiologi, hingga pemanfaatan inovasi.

“Berbagai inovasi kesehatan, termasuk Wolbachia dan vaksinasi dengue, bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pencegahan yang lebih luas,” imbuhnya.

Studi analisis efektivitas biaya dari Center for Child Health (CCH-PRO), Universitas Gadjah Mada, menunjukkan bahwa vaksinasi dengue pada anak usia sekolah berpotensi menjadi salah satu intervensi yang hemat biaya. Studi tersebut memproyeksikan bahwa program vaksinasi dapat mencegah 1,1–1,3 juta tahun hidup sehat yang hilang (DALY) akibat dengue selama periode 20 tahun.

Dari perspektif masyarakat secara luas, program vaksinasi tersebut diproyeksikan menghasilkan penghematan bersih sebesar USD 329,3–731,5 juta, terutama melalui berkurangnya kehilangan produktivitas kerja dan ketidakhadiran siswa di sekolah akibat dengue. Perhitungan tersebut mencakup biaya medis, biaya nonmedis, kehilangan produktivitas, serta absensi sekolah.

Temuan ini memperkuat pentingnya mempertimbangkan vaksinasi dengue sebagai bagian dari strategi pencegahan nasional yang lebih terintegrasi. Vaksinasi dapat berjalan bersama dengan pengendalian vektor melalui inovasi seperti Wolbachia, penguatan surveilans, deteksi dini, serta tata laksana klinis.

“Studi terbaru juga menunjukkan bahwa vaksinasi dengue pada anak usia sekolah berpotensi memberikan nilai ekonomi yang baik bagi Indonesia. Ini saatnya kita melihat pencegahan sebagai investasi, bukan sekadar biaya,” dr. Suir menambahkan.

KOBAR Lawan Dengue menyambut baik langkah Kementerian Kesehatan dalam mendorong penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue 2026–2029. Rencana tersebut diharapkan dapat menjadi kerangka bersama untuk memperkuat upaya pengendalian dengue sekaligus mendorong perubahan pendekatan dari penanganan kasus menuju pencegahan yang lebih proaktif dan terintegrasi.

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR, menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengendalian dengue secara terintegrasi dan berkelanjutan. “Pemerintah berkomitmen penuh mencapai Zero Dengue Deaths 2030 melalui penguatan upaya pengendalian dengue yang terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya pencegahan dengue harus dipandang sebagai investasi bagi kesehatan masyarakat dan ketahanan bangsa, bukan sekadar biaya yang harus ditanggung,” ujarnya. (nid)