Pemerintah berencana memundurkan jadwal vaksinasi COVID-19, dari yang sebelumnya diwacanakan akan dilaksanakan November, diundur sekitar pekan ketiga bulan Desember 2020.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan mundurnya jadwal vaksinasi bukan karena ketidaktersediaannya pasokan vaksin, melainkan dibutuhkan waktu bagi BPOM untuk bisa mengeluarkan izin penggunaan produk medis.
“Kita tidak ada Emergency Use Authorization (EUA; izin pemakaian dalam keadaan darurat). Itu kita harus tunggu. Itu aturannya, kita harus patuh pada aturan,” kata Luhut, dalam acara The 7th Singapore Dialoge on Sustainable World Resourse (SDSWR) secara virtual, Rabu (4/11/2020).
“Rencana awal, karena barangnya dapat, minggu kedua November. Bisa saja tidak tercapai November. Bukan karena barangnya, tetapi EUA itu belum bisa dikeluarkan BPOM karena ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Presiden (juga) tidak mau lari dari itu. Beliau mengatakan keamanan nomor satu.”
Lebih jauh, Luhut menjelaskan saat ini pemerintah tengah melakukan uji klinis fase 3 pada vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac dan Bio Farma.
"Saya rasa (vaksinasi akan dilakukan pada) sekitar sembilan juta orang di wilayah spesifik yang kami percaya berkontribusi besar pada tingginya kasus COVID-19. Di Jakarta, misalnya, ada sejumlah area yang kami percaya berkontribusi besar pada kasus COVID-19 dan berikan mereka suntikan," katanya.
Luhut menambahkan, dalam jangka pendek, pemerintah menargetkan bisa membuat wilayah Bali menjadi zona hijau pada awal 2021 mendatang menyusul vaksinasi pada minggu ketiga Desember itu.
Sementara itu Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Fakultas Kedokteran Unpad, menjelaskan pemerintah sudah selayaknya memerlukan perlu izin dari Badan POM bila memakai vaksin yang dikembangkan di dalam negeri.
“Kalau kita menggunakan vaksin dari Bio Farma harus ada surat dari Badan POM yang mengatakan sudah selesai uji klinis. Tetapi bila menggunakan vaksin dari luar, suratnya bukan dari BPOM tetapi dari WHO bila vaksin ini juga sudah selesai uji klinis fase 3,” katanya, dilansir dari Kompas TV.
Sebelumnya, pemerintah berencana memulai program vaksinasi COVID-19 bulan November 2020, setelah memiliki kepastian pembelian vaksin dari tiga produsen dari China (Sinovac, Sinopharm, Cansino). Ada sekitar 6,6 juta dosis vaksin yang disebutkan tiba November.
Vaksin produksi ketiga perusahaan tersebut diketahui telah mendapatkan izin penggunaan darurat / EUA dari pemerintah China. (jie)
Baca juga : Ini Beda 3 Vaksin COVID-19 Dari China yang Akan Didistribusikan November Mendatang