Dengue masih jadi ancaman kesehatan. Tak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebut, terdapat 14,6 juta kasus dan 12.000 kematian pada tahun 2024. Di Indonesia, menurut BPJS Kesehatan pada tahun 2024, terdapat 1.055.255 rawat inap akibat dengue atau demam berdarah dengue (DBD), dengan beban ekonomi mencapai hampir Rp 3 triliun pada tahun 2024.

Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes., Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, mengungkapkan, insiden dengue masih cukup tinggi. “Sekitar 50 kasus per 100 ribu penduduk. Bahkan dari seribu kasus terdapat sekitar empat kematian,” ujarnya dalam peluncuran United Against Dengue di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Ia melanjutkan, berbagai upaya untuk menekan kasus dengue telah dilakukan, termasuk 3M+. “Namun ada perubahan iklim, sehingga terjadi perubahan siklus. Mungkin awalnya 10 tahunan, lalu lima tahun, dan sekarang tiga tahun. Siklusnya sudah mulai tidak menentu karena perubahan iklim, jadi kasus dengue hampir tidak berhenti,” tuturnya.

Aliansi Regional "United Against Dengue" di Indonesia

Merespons tingginya beban dengue di Indonesia, Takeda, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), dan Palang Merah Indonesia (PMI) mengumumkan peluncuran aliansi “United Against Dengue: Penguatan Kemitraan untuk Pencegahan Dengue dan Peningkatan Ketangguhan Masyarakat”. Indonesia merupakan negara pertama yang mengaktifkan kemitraan ini di tingkat nasional. Sebelumnya, pada Juni 2025, telah diluncurkan United Against Dengue (UAD) di tingkat regional.

UAD di Indonesia menandai langkah penting dalam memperluas kolaborasi regional menjadi aksi yang dipimpin secara lokal (di tingkat negara) untuk memperkuat upaya pencegahan DBD/dengue, kesiapan, dan ketahanan masyarakat di Indonesia. Langkah ini juga menunjukkan bagaimana komitmen regional tersebut diterjemahkan menjadi aksi nyata berbasis komunitas.

Prof. Fachmi menyatakan, inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen PMI untuk terus berkontribusi dalam mendukung agenda kesehatan masyarakat serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko penyakit menular. “Program ini juga mendukung strategi nasional pengendalian dengue Kementerian Kesehatan RI, di mana PMI berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat implementasi di tingkat masyarakat,” jelasnya.

Implementasi UAD di Indonesia mengusung tiga pilar utama. Yaitu edukasi, advokasi, dan dukungan kepada masyarakat. Melalui ketiga pendekatan ini, diharapkan program bisa memperkuat pemahaman publik tentang dengue, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan sejak dini, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko penularan.

Prof. Fachmi mengingatkan, Indonesia adalah negara endemik dengue. “Kita itu negara tropis, sehingga banyak nyamuk. Di mana ada nyamuk, pasti ada risiko dengue,” tegasnya.

PMI sendiri memiliki jaringan relawan hingga tingkat komunitas, yang dikenal dengan nama Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT). Unsur utamanya yaitu surveilans berbasis masyarakat, dengan melakukan pemantauan kesehatan lingkungan serta membantu mendeteksi gejala dengue sejak dini. Untuk saat ini, Jakarta menjadi prioritas. Khususnya di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, di mana kasus dengue cukup menonjol.

Sebagai mitra jangka panjang bagi Indonesia, Takeda berkomitmen untuk melawan DBD/dengue melalui kemitraan publik-swasta yang kuat guna mendukung tercapainya tujuan besar pemerintah Indonesia untuk mencapai nol kematian akibat dengue pada tahun 2030. “Melalui aliansi United Against Dengue, kami ingin mendorong penguatan upaya pencegahan melalui edukasi yang menjangkau berbagai elemen masyarakat dan komunitas di Indonesia bersama dengan para pemangku kepentingan terkait, untuk menghadapi ancaman DBD/dengue yang ada sepanjang tahun di Indonesia,” tutup Andreas Gutknecht, Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines. (nid)