Penerapan sistem universal health coverage – di negara kita dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional/JKN – seyogyanya memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat secara umum.

Terjadi peningkatan keanggotaan dari pertama kali JKN diluncurkan tahun 2015 yang saat itu hanya menyasar pada aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat sangat miskin, yakni sekitar 5% dari total penduduk, hingga saat ini peserta JKN mencapai lebih dari 83% total penduduk.

Namun begitu tidak bisa dipungkiri masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya, seperti masalah skema pembiayaan, sampai pemerataan / jangkauan pelayanan kesehatan sampai ke pelosok daerah.

Sistem informasi digital dan teknologi dunia kesehatan perlu diterapkan secara luas untuk menjawab tantangan tersebut. Pemanfaatan sistem informasi yang besar (big data) dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan sehingga semakin mendorong peningkatan kesehatan setiap orang.

Menteri Kesehatan RI, Dr. dr. Terawan Agus Putranto, SpRad(K), menjelaskan saat ini pemerintah telah menanggung sekitar 135 juta jiwa (separuh dari total penduduk) sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Lebih lanjut Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperkuat program JKN.

“Luasanya cakupan serta banyaknya peserta yang perlu dikelola mendorong kita mengarahkan program-program kepada Health 4.0. Di mana inovasi terkini seperti pemanfaatan big data dan digital, akan meningkatkan informasi tentang pasien serta memperkuat sistem kesehatan kita. Namun ini harus dilakukan bersama-sama dengan sektor publik dan swasta,” paparnya dalam keterangan pers.

Ditambahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH, pemanfaatan big data akan menjadi inti dari penguatan program JKN. Untuk itu perlu penyinergian data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan RI dengan BPJS kesehatan.

“Memang dari arsitektur bangunan sistem informasi ini, masih ada yang harus dikuatkan dari sisi integrasinya. Misalnya aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS harusnya sudah menyatu dengan yang ada di Kementerian Kesehatan,”katanya di Jakarta (21/11/2019).

Sebagai upaya untuk meningkatkan sistem kesehatan, Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan The SMERU Research Institute dan PT Novartis Indonesia, menyelenggarakan Asia Pacific Future Forum ke 12, pada tanggal 20-21 November di Jakarta.

Ini adalah forum internasional tahunan, di mana para pemangku kepentingan dari negara-negara Asia Pasifik berdiskusi tentang perkembangan dan tantangan yang dihadapi sistem kesehatan. Kali ini mengangkat tema “Roadmap to National Insurance: Acceleration through Public-Private Partnership (Peta Jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional: Akselerasi melalu Kemitraan Pemerintah-Swasta)”.

Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St, Direktur The SMERU Research Institute memaparkan, kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun dan berbagi pengetahuan tentang bagaimana praktek pembiayaan dan pemanfaatan big data di wilayah Asia Pasifik.

“Pemanfaatan big data bisa dipakai untuk kontrol ketepatan diagnosa, memberikan pengobatan yang murah tetapi tetap berkualitas, atau mengetahui ada tidaknya hambatan di sektor pembiayaan yang akan mengganggu pengobatan yang memadai. Ini akan membantu meningkatkan efesiensi dan pemanfaatan anggaran untuk pelayanan kesehatan,” terang Anti.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Jeremy Lim, MD, MPH, Associate Profesor, di Saw See Hock School of Public Health, National University of Singapore, menjelaskan masalah anggaran adalah tantangan yang akan selalu dihadapi oleh semua pemerintahan yang melaksanakan universal health coverage.

“Pemerintah menentukan dan menyediakan layanan standar, selebihnya bila masyarakatnya menginginkan yang lebih baik sektor swasta yang menyediakan. Ini seperti roti lapis, lapisan paling bawah diisi pemerintah, lapisan atasnya oleh swasta. Tetapi harus terintegrasi,” sarannya.

Bersamaan dengan pemanfaatan big data, untuk meningkatkan peran serta masyarakat pada program JKN, Anti mengingatkan kembali ‘roh’ program ini yang adalah gotong royong. Di mana orang yang sehat membayar iuran untuk membantu mereka yang sakit. “Jangan hanya membayar iuran saat sakit,” pungkasnya. (jie)